Jelaskan Mengenai Demokrasi Terpimpin Di Indonesia

jelaskan mengenai demokrasi terpimpin di indonesia – Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Demokrasi Terpimpin memiliki prinsip bahwa rakyat Indonesia harus dipimpin secara langsung oleh Presiden Soekarno, yang akan memimpin rakyat Indonesia dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip yang dipegang dalam Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara rakyat, militer, dan pemimpin politik dalam mengambil keputusan.

Demokrasi Terpimpin dimulai pada tahun 1957, ketika Presiden Soekarno mulai merancang sistem politik baru yang menggantikan sistem parlementer yang sebelumnya digunakan. Presiden Soekarno ingin membangun sebuah sistem politik yang lebih sesuai dengan kebudayaan Indonesia, dan Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai sistem yang lebih cocok untuk masyarakat Indonesia.

Sistem politik Demokrasi Terpimpin dibagi menjadi tiga lapisan yaitu Presiden Soekarno, Komando Operasi Pemerintah Militer (KOPKAMTIB), dan rakyat. Presiden Soekarno bertindak sebagai pemimpin utama dan mengambil keputusan utama dalam setiap aspek kehidupan politik Indonesia. KOPKAMTIB bertindak sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, sedangkan rakyat bertindak sebagai pendukung dan pelaksana kebijakan pemerintah.

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik. Presiden Soekarno memiliki hak veto atas keputusan yang diambil oleh KOPKAMTIB dan rakyat. Namun, Presiden Soekarno juga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Keputusan ini diambil karena Presiden Soekarno ingin memberikan keuntungan ekonomi kepada rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi dan konflik dengan negara-negara asing yang memiliki kepentingan di Indonesia.

Selain itu, Demokrasi Terpimpin juga mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Presiden Soekarno menjadi pemimpin tunggal Indonesia dan tidak ada lagi partai politik yang berkuasa. Hal ini juga menimbulkan polemik dan kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia.

Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 saat terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno. Sistem politik Indonesia berubah menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Meskipun hanya berlangsung selama delapan tahun, Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Demokrasi Terpimpin mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, dan memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan politik. Namun, sistem ini juga menimbulkan kontroversi dan konflik di kalangan masyarakat Indonesia dan negara-negara asing.

Penjelasan: jelaskan mengenai demokrasi terpimpin di indonesia

1. Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama.

Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama. Sistem politik ini mulai diterapkan pada tahun 1957 yang ditandai dengan dikeluarkannya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini memuat garis besar tentang sistem politik yang akan diterapkan di Indonesia, dimana sistem tersebut merupakan pengganti dari sistem parlementer yang sebelumnya digunakan.

Demokrasi Terpimpin mempunyai prinsip bahwa rakyat Indonesia harus dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno, yang akan memimpin rakyat Indonesia dalam setiap keputusan yang diambil. Prinsip yang dipegang dalam Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara rakyat, militer, dan pemimpin politik dalam mengambil keputusan. Sistem politik Demokrasi Terpimpin dibagi menjadi tiga lapisan yaitu Presiden Soekarno, Komando Operasi Pemerintah Militer (KOPKAMTIB), dan rakyat.

Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik. Presiden Soekarno menjadi pemimpin tunggal Indonesia dan tidak ada lagi partai politik yang berkuasa. Hal ini menimbulkan kontroversi dan konflik di kalangan masyarakat Indonesia.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Keputusan ini diambil karena Presiden Soekarno ingin memberikan keuntungan ekonomi kepada rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kontroversi dan konflik dengan negara-negara asing yang memiliki kepentingan di Indonesia.

Baca juga:  Jelaskan Latar Belakang Lahirnya Voc

Demokrasi Terpimpin juga mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik. Namun, Presiden Soekarno juga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 saat terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno. Sistem politik Indonesia berubah menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

Meskipun hanya berlangsung selama delapan tahun, Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Demokrasi Terpimpin mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, dan memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan politik. Namun, sistem ini juga menimbulkan kontroversi dan konflik di kalangan masyarakat Indonesia dan negara-negara asing.

2. Prinsip yang dipegang dalam Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara rakyat, militer, dan pemimpin politik dalam mengambil keputusan.

Prinsip yang dipegang dalam Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara rakyat, militer, dan pemimpin politik dalam mengambil keputusan. Hal ini dianggap sebagai cara yang tepat untuk mengembangkan negara dan mencapai tujuan nasional. Prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk membangun sistem politik yang berbeda dari sistem politik yang ada pada saat itu.

Dalam Demokrasi Terpimpin, rakyat dianggap sebagai pihak yang penting dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat memiliki hak untuk memberikan masukan dan pendapat mereka tentang kebijakan pemerintah. Namun, keputusan akhir tetap ada di tangan pemimpin politik dan militer.

Militer juga memiliki peran penting dalam Demokrasi Terpimpin. Militer membantu dalam menjaga stabilitas negara dan memberikan perlindungan kepada rakyat. Militer juga membantu dalam pengambilan keputusan politik dan mengontrol situasi nasional.

Pemimpin politik, dalam hal ini Presiden Soekarno, dianggap sebagai pemimpin yang harus memimpin negara dan rakyatnya. Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik, namun harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang diambilnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kepentingan rakyat selalu menjadi prioritas utama.

Namun, prinsip kolaborasi dalam pengambilan keputusan politik dalam Demokrasi Terpimpin juga menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak mengkritik bahwa keputusan politik yang diambil terlalu bergantung pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. Selain itu, partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik dianggap terlalu minim.

Meskipun begitu, prinsip kolaborasi dalam Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai langkah awal untuk membangun negara yang lebih baik. Prinsip ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan politik harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

3. Sistem politik Demokrasi Terpimpin dibagi menjadi tiga lapisan yaitu Presiden Soekarno, Komando Operasi Pemerintah Militer (KOPKAMTIB), dan rakyat.

Pada sistem politik Demokrasi Terpimpin, ada tiga lapisan yang menjadi pilar utama dalam pengambilan keputusan, yakni Presiden Soekarno, Komando Operasi Pemerintah Militer (KOPKAMTIB), dan rakyat. Presiden Soekarno sebagai pemimpin negara memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Ia memiliki kekuasaan penuh dalam mengambil keputusan politik, sehingga kerap kali dipandang sebagai pemimpin tunggal.

KOPKAMTIB adalah institusi yang dibentuk sebagai alat kontrol keamanan dan stabilitas negara. Institusi ini bertanggung jawab terhadap pengamanan nasional dan penegakan hukum. Dalam konteks Demokrasi Terpimpin, KOPKAMTIB memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas negara serta menjaga agar kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno dapat dijalankan dengan baik.

Rakyat merupakan pilar yang memegang peran penting dalam sistem Demokrasi Terpimpin. Rakyat dianggap sebagai ‘satu-satunya sumber kekuasaan’ dan harus terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Rakyat diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan dapat diandalkan dalam menjaga stabilitas negara.

Meskipun demikian, terdapat kritik terhadap sistem politik Demokrasi Terpimpin. Beberapa pihak menganggap bahwa sistem ini lebih menekankan pada pengambilan keputusan yang otoriter dan kurang memberikan ruang bagi rakyat untuk terlibat secara aktif dalam politik. Selain itu, sistem ini juga dianggap rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berwenang.

Akhirnya, sistem politik Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 setelah terjadinya kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno. Meskipun hanya berlangsung selama delapan tahun, Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap politik Indonesia dan membentuk dasar-dasar sistem politik Indonesia saat ini.

4. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik.

Pada sistem politik Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik. Hal ini terlihat dari peran yang diemban oleh Presiden Soekarno sebagai pemimpin utama dalam sistem tersebut. Presiden Soekarno memiliki hak veto atas keputusan yang diambil oleh Komando Operasi Pemerintah Militer (KOPKAMTIB) dan rakyat, sehingga keputusan akhir dalam hal apapun terletak pada tangan Presiden Soekarno.

Baca juga:  Jelaskan Definisi Kesalahan Dalam Permainan Bola Voli

Meskipun Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang besar, namun ia juga harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan politik yang diambil. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, rakyat menjadi salah satu lapisan penting yang terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, Presiden Soekarno harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan rakyat dalam setiap keputusan yang diambilnya.

Namun, kekuasaan yang besar yang dimiliki oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin dianggap sebagai kelemahan dari sistem ini. Kekuasaan yang terlalu besar pada satu orang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini diperparah dengan adanya kurangnya kontrol yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain dalam sistem politik tersebut.

Oleh karena itu, meskipun Demokrasi Terpimpin memiliki prinsip kolaborasi antara rakyat, militer dan pemimpin politik dalam pengambilan keputusan, namun kelemahan pada sistem ini memperparah kondisi politik di Indonesia. Kurangnya kontrol terhadap kekuasaan Presiden Soekarno dan adanya kesewenang-wenangan dalam pengambilan keputusan politik akhirnya memicu terjadinya kudeta militer pada tahun 1965 yang menggulingkan Presiden Soekarno dan mengakhiri era Demokrasi Terpimpin.

5. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengembangkan perekonomian Indonesia dan memberikan keuntungan ekonomi kepada rakyat Indonesia. Presiden Soekarno menganggap bahwa perusahaan-perusahaan asing telah mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan mengambil keuntungan yang besar tanpa memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat Indonesia.

Melalui kebijakan ini, Presiden Soekarno menuntut agar perusahaan-perusahaan asing menyerahkan kepemilikan mereka kepada negara Indonesia. Nasionalisasi ini dilakukan secara bertahap, dimulai dari perusahaan-perusahaan yang terkait dengan komoditas utama seperti minyak dan gas, tambang timah, dan lainnya. Selain itu, Presiden Soekarno juga mengeluarkan dekrit untuk membentuk Badan Pimpinan Nasionalisasi (BPN) yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur proses nasionalisasi.

Meskipun tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, kebijakan nasionalisasi ini juga menimbulkan kontroversi dan konflik dengan negara-negara asing yang memiliki kepentingan di Indonesia. Beberapa perusahaan asing menolak untuk menyerahkan kepemilikan mereka dan menuntut ganti rugi yang besar. Konflik ini menambah ketegangan politik dan ekonomi di Indonesia pada saat itu.

Namun, nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing ini juga memberikan keuntungan bagi Indonesia. Kepemilikan perusahaan-perusahaan asing oleh negara Indonesia memungkinkan untuk mengontrol dan mengatur penggunaan sumber daya alam Indonesia dengan lebih efektif. Selain itu, nasionalisasi ini juga memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membangun industri nasional dan menciptakan lapangan kerja baru.

Secara keseluruhan, kebijakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia merupakan salah satu kebijakan penting dalam era Demokrasi Terpimpin. Meskipun menimbulkan kontroversi dan konflik, kebijakan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan memberi kesempatan bagi Indonesia untuk membangun industri nasional yang lebih mandiri.

6. Demokrasi Terpimpin juga mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial.

Poin keenam dari topik “jelaskan mengenai demokrasi terpimpin di Indonesia” adalah bahwa Demokrasi Terpimpin juga mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Sebelum Demokrasi Terpimpin diterapkan, Indonesia menganut sistem politik parlementer mirip dengan sistem politik Inggris. Sistem ini menempatkan parlemen sebagai lembaga yang paling berkuasa dalam mengambil keputusan politik, sedangkan kepala negara hanya memiliki peran seremonial. Namun, Presiden Soekarno merasa bahwa sistem politik ini tidak cocok dengan Indonesia dan memutuskan untuk menggantinya dengan sistem presidensial.

Dalam sistem presidensial, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, sementara parlemen hanya memiliki peran sebagai lembaga legislatif. Presiden memiliki hak veto atas keputusan yang diambil oleh parlemen dan dapat mengambil keputusan politik sendiri jika dianggap penting. Dalam sistem presidensial, presiden juga memiliki wewenang untuk menunjuk menteri dan pejabat pemerintah lainnya.

Perubahan sistem politik ini diharapkan dapat memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan politik. Namun, perubahan ini juga menimbulkan kritik dari kalangan oposisi yang merasa bahwa sistem presidensial ini akan memperkuat kekuasaan presiden dan mengurangi peran parlemen dalam pengambilan keputusan politik.

Sistem politik presidensial yang diperkenalkan dalam Demokrasi Terpimpin ini kemudian terus digunakan pada masa Orde Baru, meskipun beberapa perubahan dilakukan pada sistem politik seperti pemberlakuan sistem satu partai dan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Sistem politik presidensial yang diperkenalkan dalam Demokrasi Terpimpin tetap menjadi dasar bagi sistem politik Indonesia hingga saat ini, meskipun telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan.

7. Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 saat terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno.

Pada tahun 1957, Presiden Soekarno memperkenalkan Demokrasi Terpimpin sebagai sistem politik baru di Indonesia. Sistem ini didasarkan pada prinsip kolaborasi antara rakyat, militer, dan pemimpin politik dalam mengambil keputusan. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik, sementara rakyat dan militer berperan sebagai pelaksana kebijakan dan penjaga keamanan dan stabilitas negara.

Baca juga:  Jelaskan Maksud Dari Siklus Pengolahan Data

Sistem politik Demokrasi Terpimpin dibagi menjadi tiga lapisan yaitu Presiden Soekarno, Komando Operasi Pemerintah Militer (KOPKAMTIB), dan rakyat. Presiden Soekarno bertindak sebagai pemimpin utama dan mengambil keputusan utama dalam setiap aspek kehidupan politik Indonesia. KOPKAMTIB bertindak sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, sedangkan rakyat bertindak sebagai pendukung dan pelaksana kebijakan pemerintah.

Sistem Demokrasi Terpimpin juga mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial. Presiden Soekarno menjadi pemimpin tunggal Indonesia dan tidak ada lagi partai politik yang berkuasa. Hal ini menimbulkan polemik dan konflik di kalangan masyarakat Indonesia, karena banyak yang merasa bahwa sistem ini mengabaikan hak-hak rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Keputusan ini diambil karena Presiden Soekarno ingin memberikan keuntungan ekonomi kepada rakyat Indonesia. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan konflik dengan negara-negara asing yang memiliki kepentingan di Indonesia.

Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 saat terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno. Sistem politik Indonesia berubah menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Meskipun hanya berlangsung selama delapan tahun, Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Sistem ini mengubah cara pandang masyarakat Indonesia tentang politik dan kekuasaan, dan membuka jalan bagi perkembangan sistem politik Indonesia yang lebih demokratis di masa depan.

8. Meskipun hanya berlangsung selama delapan tahun, Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap politik Indonesia.

1. Demokrasi Terpimpin adalah sebuah sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama.
Demokrasi Terpimpin adalah sistem politik yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama, yang dimulai pada tahun 1957 dan berakhir pada tahun 1965. Sistem ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan bertujuan untuk membangun sebuah sistem politik yang lebih sesuai dengan kebudayaan Indonesia daripada sistem parlementer yang sebelumnya diterapkan.

2. Prinsip yang dipegang dalam Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara rakyat, militer, dan pemimpin politik dalam mengambil keputusan.
Prinsip yang dipegang dalam Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara rakyat, militer, dan pemimpin politik dalam mengambil keputusan. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat memperhatikan dan memenuhi kepentingan dari semua pihak yang terlibat dalam sistem politik tersebut.

3. Sistem politik Demokrasi Terpimpin dibagi menjadi tiga lapisan yaitu Presiden Soekarno, Komando Operasi Pemerintah Militer (KOPKAMTIB), dan rakyat.
Sistem politik Demokrasi Terpimpin dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu Presiden Soekarno sebagai pemimpin utama, KOPKAMTIB sebagai penjaga keamanan dan stabilitas negara, dan rakyat sebagai pendukung dan pelaksana kebijakan pemerintah. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang besar dalam mengambil keputusan politik.

4. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam mengambil keputusan politik.
Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, kekuasaan yang besar diberikan kepada Presiden Soekarno untuk mengambil keputusan politik. Presiden Soekarno memiliki hak veto atas keputusan yang diambil oleh KOPKAMTIB dan rakyat, serta mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam setiap keputusan yang diambilnya.

5. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia.
Salah satu kebijakan utama yang diambil oleh Presiden Soekarno dalam sistem Demokrasi Terpimpin adalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia. Keputusan ini diambil untuk memberikan keuntungan ekonomi kepada rakyat Indonesia, tetapi kontroversial dan menimbulkan konflik dengan negara-negara asing yang memiliki kepentingan di Indonesia.

6. Demokrasi Terpimpin juga mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial.
Demokrasi Terpimpin mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, di mana Presiden Soekarno menjadi pemimpin tunggal Indonesia dan tidak ada lagi partai politik yang berkuasa. Hal ini menimbulkan polemik dan konflik di kalangan masyarakat Indonesia.

7. Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 saat terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno.
Demokrasi Terpimpin berakhir pada tahun 1965 saat terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Soekarno. Setelah penggulingan tersebut, sistem politik Indonesia berubah menjadi Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto.

8. Meskipun hanya berlangsung selama delapan tahun, Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap politik Indonesia.
Meskipun hanya berlangsung selama delapan tahun, Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap politik Indonesia. Sistem ini mengubah sistem politik Indonesia dari sistem parlementer menjadi sistem presidensial, dan memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden Soekarno dalam mengambil keputusan politik. Namun, sistem ini juga menimbulkan polemik dan konflik di kalangan masyarakat Indonesia dan negara-negara asing.