Jelaskan Pengurangan Yang Diperbolehkan Dalam Menghitung Pph Pasal 21

jelaskan pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung pph pasal 21 – Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang sering disebut PPh Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan karyawan atau pegawai yang diterima dari pemberi kerja. PPh Pasal 21 ini wajib dipungut oleh pihak pemberi kerja dan harus disetorkan ke negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam menghitung PPh Pasal 21, ada beberapa pengurangan yang diperbolehkan sehingga besarnya pajak yang harus dibayar oleh karyawan dapat berkurang.

Pertama-tama, pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah pengurangan untuk biaya jabatan. Biaya jabatan adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh karyawan untuk menjalankan tugasnya sebagai pekerja. Biaya jabatan ini meliputi biaya transportasi, biaya telepon, biaya rapat, dan lain sebagainya. Besarannya pengurangan biaya jabatan tergantung pada besarnya penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Semakin besar penghasilan bruto, semakin besar pula biaya jabatan yang dapat dikurangkan.

Kedua, pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah pengurangan untuk PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). PTKP adalah besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak karena penghasilan tersebut dianggap sebagai penghasilan dasar yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan dan jumlah tanggungan. Semakin banyak jumlah tanggungan, semakin besar pula besaran PTKP yang diperbolehkan.

Ketiga, pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah pengurangan untuk biaya pensiun. Biaya pensiun adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk membayar iuran pensiun karyawan ke lembaga pensiun. Besaran pengurangan untuk biaya pensiun tergantung pada besarnya iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan karyawan.

Keempat, pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah pengurangan untuk asuransi kesehatan. Pengurangan ini diberikan kepada karyawan yang membayar premi asuransi kesehatan dengan syarat bahwa premi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh karyawan sendiri dari penghasilannya.

Kelima, pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah pengurangan untuk donasi atau sumbangan. Donasi atau sumbangan yang diberikan oleh karyawan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dipotong pajak. Namun, donasi atau sumbangan yang diberikan harus diberikan kepada lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, pengurangan-pengurangan tersebut dapat diberikan secara bersama-sama atau dapat juga diberikan secara terpisah tergantung pada kondisi masing-masing karyawan. Pengurangan ini bertujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar oleh karyawan sehingga penghasilan yang diterima dapat lebih optimal. Oleh karena itu, pahami pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 agar karyawan dapat memanfaatkannya secara maksimal.

Rangkuman:

Penjelasan: jelaskan pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung pph pasal 21

1. Pengurangan biaya jabatan sebagai pengeluaran yang dikeluarkan oleh karyawan untuk menjalankan tugasnya sebagai pekerja.

Pengurangan biaya jabatan merupakan salah satu pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21. Biaya jabatan adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh karyawan untuk menjalankan tugasnya sebagai pekerja. Biaya jabatan ini meliputi biaya transportasi, biaya telepon, biaya rapat, dan lain sebagainya.

Pengurangan biaya jabatan dihitung berdasarkan persentase dari penghasilan bruto yang diterima oleh karyawan. Besarannya pengurangan biaya jabatan tergantung pada besarnya penghasilan bruto. Semakin besar penghasilan bruto, semakin besar pula biaya jabatan yang dapat dikurangkan.

Besaran biaya jabatan yang diperbolehkan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.03/2010. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran biaya jabatan yang diperbolehkan adalah sebagai berikut:

– 5% untuk penghasilan bruto maksimal Rp 5 juta per bulan
– 4% untuk penghasilan bruto di atas Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per bulan
– 3% untuk penghasilan bruto di atas Rp 10 juta hingga Rp 25 juta per bulan
– 2% untuk penghasilan bruto di atas Rp 25 juta per bulan

Sebagai contoh, seorang karyawan dengan penghasilan bruto sebesar Rp 10 juta per bulan, maka biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah sebesar 3% x Rp 10 juta = Rp 300.000,-. Besar pengurangan biaya jabatan ini nantinya akan dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dikenakan pajak.

Dalam hal adanya kelebihan biaya jabatan, maka kelebihan biaya jabatan tersebut dapat dikreditkan ke tahun berikutnya. Namun, pengkreditan ini hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun berturut-turut. Jika dalam waktu 2 tahun tersebut tidak digunakan, maka kelebihan biaya jabatan tersebut tidak berlaku lagi.

Dalam menghitung PPh Pasal 21, pengurangan biaya jabatan dapat membantu karyawan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, karyawan harus memahami dengan baik besaran pengurangan biaya jabatan yang diperbolehkan dan memanfaatkannya secara maksimal. Namun, perlu diingat bahwa pengeluaran yang dianggap sebagai biaya jabatan haruslah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengurangan PTKP sebagai besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak karena dianggap sebagai penghasilan dasar yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Pengurangan PTKP adalah pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21. PTKP adalah besaran penghasilan yang tidak dikenakan pajak karena dianggap sebagai penghasilan dasar yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hidup. PTKP diberikan kepada setiap wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status perkawinan, jumlah tanggungan, dan usia wajib pajak.

Untuk wajib pajak orang pribadi, besaran PTKP tergantung pada status perkawinan. Wajib pajak yang belum menikah atau tidak memiliki tanggungan akan mendapatkan PTKP sebesar Rp54 juta per tahun. Sedangkan wajib pajak yang sudah menikah atau memiliki tanggungan akan mendapatkan PTKP yang lebih besar. Jumlah PTKP tersebut akan bertambah sesuai dengan jumlah tanggungan yang dimiliki. Jika wajib pajak memiliki orang tua yang menjadi tanggungan, maka jumlah PTKP yang diperoleh akan bertambah.

Baca juga:  Jelaskan Waktu Pelaksanaan Ibadah Haji

Selain itu, besaran PTKP juga tergantung pada usia wajib pajak. Wajib pajak yang berusia di atas 60 tahun akan mendapatkan PTKP tambahan sebesar Rp2,4 juta per tahun. Sedangkan wajib pajak yang berusia di atas 70 tahun akan mendapatkan PTKP tambahan sebesar Rp3 juta per tahun.

Pengurangan PTKP ini bertujuan untuk memberikan keringanan pajak kepada wajib pajak yang memiliki tanggungan dan memperhatikan kondisi keuangan wajib pajak. Dengan adanya PTKP, wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah atau sedang tidak perlu membayar pajak atau membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami besaran PTKP yang diperoleh dan memanfaatkannya secara maksimal untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar.

3. Pengurangan biaya pensiun sebagai pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk membayar iuran pensiun karyawan ke lembaga pensiun.

Pengurangan biaya pensiun merupakan salah satu pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21. Biaya pensiun adalah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemberi kerja untuk membayar iuran pensiun karyawan ke lembaga pensiun. Pengurangan ini bertujuan untuk memperkecil beban pajak yang harus dibayar oleh karyawan sehingga penghasilan yang diterima dapat lebih optimal.

Besaran pengurangan biaya pensiun ini tergantung pada besar iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan karyawan. Iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan akan dihitung sebagai pengurangan pada saat penghitungan PPh Pasal 21. Pengurangan ini dapat dilakukan jika karyawan dapat menunjukkan bukti pembayaran iuran pensiun yang dilakukan secara mandiri.

Namun, jika iuran pensiun dibayarkan oleh pemberi kerja, maka pengurangan ini akan dilakukan oleh pemberi kerja. Besarannya akan dihitung berdasarkan besarnya iuran pensiun yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Pengurangan biaya pensiun ini akan dihitung pada saat penghitungan PPh Pasal 21.

Pengurangan biaya pensiun ini hanya diperbolehkan bagi karyawan yang sudah terdaftar sebagai peserta program pensiun yang diatur oleh pihak pemberi kerja. Program pensiun ini harus disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, penting bagi karyawan untuk memastikan bahwa pemberi kerjanya telah membayarkan iuran pensiun yang sesuai dan terdaftar pada program pensiun yang disetujui oleh DJP. Hal ini akan memastikan bahwa karyawan dapat memperoleh pengurangan biaya pensiun yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21, sehingga beban pajak yang harus dibayar dapat berkurang dan penghasilan yang diterima dapat lebih optimal.

4. Pengurangan asuransi kesehatan sebagai pengurangan yang diberikan kepada karyawan yang membayar premi asuransi kesehatan dengan syarat bahwa premi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh karyawan sendiri dari penghasilannya.

Salah satu pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah pengurangan untuk asuransi kesehatan. Pengurangan ini diberikan kepada karyawan yang membayar premi asuransi kesehatan dengan syarat bahwa premi tersebut dibayarkan oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh karyawan sendiri dari penghasilannya.

Baca juga:  Jelaskan Posisi Dari Benua Amerika

Pengurangan untuk asuransi kesehatan ini diberikan dengan tujuan untuk mendorong karyawan untuk mempersiapkan diri dengan asuransi kesehatan yang memadai. Dalam hal ini, Pemerintah memberikan insentif untuk memotivasi karyawan agar membeli asuransi kesehatan.

Pengurangan untuk asuransi kesehatan dapat dilakukan apabila premi asuransi kesehatan dibayarkan oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh karyawan sendiri dari penghasilannya. Namun, pengurangan ini hanya diberlakukan untuk premi asuransi kesehatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.

Pengurangan untuk asuransi kesehatan ini diberikan untuk mengurangi beban pajak karyawan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Selain itu, dengan memiliki asuransi kesehatan yang memadai, karyawan dapat terhindar dari risiko kehilangan penghasilan akibat sakit atau kecelakaan.

Namun, untuk dapat memperoleh pengurangan untuk asuransi kesehatan, karyawan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya adalah premi asuransi kesehatan yang dibayarkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dalam hal ini, PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan karyawan dapat dikurangi dengan besaran premi asuransi kesehatan yang telah diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Besaran pengurangan untuk asuransi kesehatan ini tergantung pada besarnya premi asuransi kesehatan yang dibayarkan oleh karyawan atau pemberi kerja.

Dengan adanya pengurangan untuk asuransi kesehatan ini, diharapkan karyawan dapat lebih terbuka dan siap dalam mempersiapkan diri dengan asuransi kesehatan yang memadai dan terhindar dari risiko kehilangan penghasilan akibat sakit atau kecelakaan.

5. Pengurangan donasi atau sumbangan sebagai pengurangan yang diberikan dari penghasilan bruto sebelum dipotong pajak untuk donasi atau sumbangan yang diberikan kepada lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Salah satu pengurangan yang diperbolehkan dalam menghitung PPh Pasal 21 adalah pengurangan untuk donasi atau sumbangan. Pengurangan ini diberikan atas donasi atau sumbangan yang diberikan oleh karyawan kepada lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Donasi atau sumbangan ini dapat berupa uang, barang, atau jasa. Namun, agar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebelum dipotong pajak, donasi atau sumbangan ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, donasi atau sumbangan tersebut harus dilakukan secara sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Kedua, lembaga yang menerima donasi atau sumbangan tersebut harus telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lembaga yang memperoleh fasilitas pengurangan pajak.

Besaran pengurangan untuk donasi atau sumbangan ini ditentukan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berdasarkan persentase dari penghasilan bruto karyawan. Semakin besar jumlah donasi atau sumbangan yang diberikan, semakin besar pula pengurangan yang diperbolehkan. Namun, pengurangan ini memiliki batas maksimal yang ditetapkan oleh DJP.

Dalam mengajukan pengurangan untuk donasi atau sumbangan, karyawan harus menyertakan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa donasi atau sumbangan tersebut telah diberikan kepada lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bukti-bukti tersebut dapat berupa kwitansi atau surat keterangan dari lembaga yang menerima donasi atau sumbangan.

Tujuan dari pengurangan untuk donasi atau sumbangan ini adalah untuk mendorong karyawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau amal. Dengan adanya pengurangan ini, diharapkan karyawan dapat lebih mudah untuk memberikan donasi atau sumbangan kepada lembaga yang membutuhkan bantuan. Selain itu, pengurangan ini juga dapat membantu lembaga sosial atau amal dalam memperoleh dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan mereka.